ATURAN-ATURAN TERKAIT BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG MILIK DAERAH

BAGAN ATURAN BARANG MILIK NEGARA

Keterangan Aturan-aturan Terkait Barang Milik Negara

Undang-Undang (UU)

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP)

• PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP no. 6 tahun 2006 jo PP no.38 tahun 2008).
• PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah ( perubahan atas PP No. 24 Tahun 2005)

Keputusan Presiden (Keppres)

• Keppres No. 13 Tahun 2009 (perubahan atas Keppres No.17 Tahun 2007)  tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

Peraturan Presiden (Perpres)

• Perpres no. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Perpres no. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Perubahan pertama 67 Tahun 2010 , Perubahan kedua 92 tahun 2011 , Perubahan ketiga 38 Tahun 2013 , Perubahan keempat 56 Tahun 2013)
• Perpres No. 53 tahun 2010 tentang  perubahan kedua atas keputusan presiden No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksaan APBN (perubahan pertama : Keppres No. 72 Tahun 2004)
• Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang  pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Keppres No 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Perpres No 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Perpres No 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

• PMK no. 150/PMK.06/2014 tanggal  16 Juli 2014, tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (pengganti PMK 226/PMK.06/2011)
• PMK no. 90/PMK.06/2014  tanggal 16 Mei 2014, tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
• PMK no. 78/PMK.06/2014  tanggal   30 April 2014,  tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
• PMK no.50/PMK.06/2014  tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
• PMK No. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain
• PMK No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
• PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
• PMK No. 271/PMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga.
• PMK No. 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
• PMK No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan.
• PMK No. 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara bersama 3 lampirann
• PMK No. 102 Tahun 2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK no. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
• PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
• PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara dan Lampiran
• PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
• PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
• PMK No. 13/PMK.04/2006tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
• Peraturan menteri keuangan nomor 13/pmk.04/2006 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara
• Peraturan menteri keuangan nomor 4/pmk.06/2013 tentang tata cara pengelolaan aset pada badan pengusahaan kawasan perdagangan beba dan pelabuhan bebas batam
• Peraturan menteri keuangan nomor 98/pmk.06/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 125/pmk.06/2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sebelum tahun anggaran 2011

Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.06/2013 tentang  Tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
• KMK Nomor 403/KMK.06/2013 tentang  Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga
• Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kekayaan Negara (Perdirjen BN/KN)
• Perdirjen KN No.07 Tahun 2009tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.6/2008 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas namaMenteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen KN)

• Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-3/KN/2013 tentang Petunjuk tentang Teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang
• peraturan direktur jenderal kekayaan negara nomor per -01/KN/2014 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal kekayaan negara nomor: per-07/kn/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data barang milik negaradalam rangka penyusunan laporan barang milik negara dan laporan keuangan pemerintah pusat 

 

BAGAN ATURAN BARANG MILIK DAERAH

Bagan aturan- aturan ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas Manajemen Aset/ Manajemen Barang Milik Negara/ Daerah. Aturan- aturan diatas dikumpulkan dari berbagai sumber, jika ada yang kurang tepat atau ada tambahan teman-teman yang terkasih dan pembaca yang terhormat, bisa menambahkan di kolom komentar. Atas segala bentuk saran, kritik, dan komentarnya saya ucapkan terima kasih.

sumber : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan, http://dppad.jatengprov.go.id, https://www.academia.edu/7401867/Perbandingan_Peraturan_Pengelolaan_Barang_Milik_Negara-Barang_Milik_Daerah

 Grace Julia Slat, NIM : C1G014042